contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011

contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011

1. 3, BN 2023 (200:101) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 2. 39 Tahun 2012) yang telah mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Permendagri No. 11 November 2011. PERMENDAGRI No. Gratis mengikuti Webinar Hukumonline*. 2021. 52, BN.Pengaturan PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK dalam Permendagri No. Membentuk Tim dan kelengkapannya 1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: a. T. 3, BN 2023 (200:101) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 2021. 2. Menyusun Re ncana Kerja (Re nja ) Perangkat Daerah Sesuai Perme ndagri 86 Tahun 2017. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Permendagri) NO. Nomor. (SOP) Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b. Oct 23, 2013 · 4. Koordinator masing-masing SKPD; 2023. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. Kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang.1419, peraturan. Permenkes no 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. PERMENDAGRI No. Persiapan a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO.id: 43 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. T.com.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Perundang-undangan. 75, BN.id : 8 hlm. 39 Tahun 2012? 2. Pejabat Pengundangan. 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota 1. 11 2011, No. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Permendagri RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Terima kasih sudah berkunjung.3. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset Peraturan Perundang-undangan. Aug 24, 2022 · 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023. 59, BN. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 59, BN. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah PERMENDAGRI No. Belum ada data….NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan penyusunan SOP meliputi: 1. Operasional Prosedur (SOP) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi (IT Governance) di SBPTST juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenpan) No. Dokumen Peraturan : Permendagri No. 18, BN 2020/ NO 288; PERATURAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No.id : 13 hlm.2011/NO. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas Permendagri Nomor 52-2011 - Standar Operasional Prosedur by lluvbsb Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Teknis Penyusunan APBD; dan e. PERMENDAGRI No. SOP : serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang No.COM- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pol PP. Anda akan mendapatkan: Paket PROFESSIONAL. Lampiran I – Permendagri Nomor 52 Tahun 2011. Di dalam upaya meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, diperlukan pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan Judul. Perbup no 58 tahun 2008 tentang UPTD Kesehatan. Virtual Discussion*. Jenis Kelamin : Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. Peru (selanjutnya disingkat Permendagri No. BN = Berita Negara. Ketua: Sekretaris Komponen; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri, menimbang : a. Operasional Prosedur (SOP) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi (IT Governance) di SBPTST juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenpan) No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Admin polpp | 10 Agustus 2015 | 2064 kali. Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK). SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semoga informasi ini bermanfaat. (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. 32, BN.Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Halaman Judul PEMERINTAH DAERAH Identitas Instansi SKPD Judul Standar Operasional STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Prosedur dari Identifikasi PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR kebutuhan 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M. Tanggal Pengundangan. 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Nomor Pengundangan. Penyelidikan 1. 2.2021/No.2012/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Mengetahui tugas dan mekanisme pengarsipan surat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 1. LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO.704 LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 52 TAHUN 2011 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan penyusunan SOP meliputi: 1. Sumber file : untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Menghasilkan output tertentu. 2021. Permendagri No. Format SOP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Nomor Pengundangan. 21 Tahun 2011 tidak sesuai secara hierarki dan materi muatan dengan Perpres No. Judul. Bagaimana perubahan ketentuan mengenai Bantuan Sosial dalam Permendagri No. Aug 10, 2015 · Permendagri No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2011.id : 11 hlm.2021/No.52 Tahun 2011 tentang perlunya SOP dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.2021/No. 12/2011 yang diubah dengan UU No.go. Perbup no 58 tahun 2008 tentang UPTD Kesehatan. Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 melalui link di bawah ini: Download PDF. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.id: 25 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO.id : 8 hlm. Dokumen inventarisasi judul SOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Penulisan SOP.pdf - Download as a PDF or view online for free. Nomor Tambahan. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Aug 31, 2023 · Yang mendasari diundangkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat adakah Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penjerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, Satuan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perubahan Dec 13, 2012 · 1. Putusan Pengadilan Precedent Hukumonline. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah PERMENDAGRI No.Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ABSTRAK: Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Direktorat Pol PP dan Linmas telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagai pengganti dari Permendagri 54 Tahun 2011 untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. Dapat dipertanggung jawabkan.go. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Mar 21, 2023 · Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.go. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja PERMENDAGRI No. 4. Penyelidikan 1.go. Jelas, rinci dan benar.52 tahun 2012, Pasal 1 angka 6 23 Ibid, Pasal 1 angka 7 Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jan 25, 2012 · 1.E. 17 PP No 49 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4 18 Ibid, Pasal 1 angka 7 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pejabat Pengundangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Nomor.go. LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1. 2. 6.52 Tahun 2012, pasal 1 angka 6 20 UU No.. Sedangkan terkait ketentuan SOP/Tata Cara Penyampaian Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Linmas oleh Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, dan Gubernur diatur dalam Pasal 38 Permendagri 26/2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pembentukan Produk Hukum Daerah. NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ABSTRAK: Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Direktorat Pol PP dan Linmas telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagai pengganti dari Permendagri 54 Tahun 2011 untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. Tanggal Pengundangan. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat. 2. 24 Desember 2021. 3.2012/NO. Permendagri No.54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP.ID : 23 HLM Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran. Sosialisasi yang berlangsung secara daring BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 223 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Judul. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.U.go. Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian Umum; dan d.2023/No. Yang mendasari diundangkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat adakah Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penjerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, Satuan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perubahan 1. Prinsip Penyusunan APBD; c. Membentuk Tim dan kelengkapannya 1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: a. TBN = Tambahan Berita Negara. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga buku Cara Praktis Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dapat terselesaikan. 6. LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan penyusunan SOP meliputi: 1.2021/No. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan warna seragam linmas2. Nomor Tambahan. Kebijakan Penyusunan APBD; d. 21 Tahun 2011 tidak sesuai secara hierarki dan materi muatan dengan Perpres No.144, peraturan.go. SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta Dec 1, 2023 · DAGANGBERITA. Dokumen Peraturan : Permendagri No.COM- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pol PP. Tanggal Pengundangan. Membentuk Tim dan kelengkapannya 1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: a.754, kemendagri. 1. Pejabat Pengundangan. Belum ada data…. 705. Mengetahui tugas dan mekanisme pengarsipan surat. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD, serta RKPD. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.1076, peraturan. 4.go. Buku ini kami susun agar aparatur Gurubagi.Pengaturan PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK dalam Permendagri No. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah; Dec 13, 2012 · Lampiran i sop daerah pmd522011. Admin polpp | 10 Agustus 2015 | 2064 kali. 07 Juli 2014. II. Halaman Judul PEMERINTAH DAERAH Identitas Instansi SKPD Judul Standar Operasional STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Prosedur dari Identifikasi PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR kebutuhan 2. 1419.